Penegakan Hukum Kolonial kembali menjadi sorotan setelah Megawati melontarkan kritik tajam yang memantik perbincangan luas di ruang publik. Ucapan itu tidak berhenti sebagai komentar politik sesaat, melainkan membuka kembali luka lama tentang cara hukum pernah dijalankan sebagai alat kuasa, bukan sebagai pelindung keadilan. Dalam perdebatan yang terus bergulir, istilah ini terasa relevan karena publik melihat ada pola lama yang kadang masih dibicarakan dengan nada cemas, terutama ketika hukum dinilai lebih tegas kepada pihak tertentu namun tampak lunak kepada yang lain.
Pernyataan Megawati menyentuh lapisan yang lebih dalam daripada sekadar kritik institusional. Ia seperti mengajak publik menoleh ke belakang, ke masa ketika hukum dibentuk untuk mengatur, membatasi, dan menertibkan masyarakat jajahan demi kepentingan penguasa. Ketika istilah kolonial dipasangkan dengan penegakan hukum, yang muncul bukan hanya bayangan tentang pengadilan atau aturan tertulis, melainkan juga relasi kuasa yang timpang. Di titik inilah kritik tersebut menjadi penting untuk dibaca sebagai sinyal politik sekaligus peringatan sejarah.
Saat Kritik Politik Menyentuh Akar Penegakan Hukum Kolonial
Ucapan Megawati tidak lahir dalam ruang hampa. Kritik itu muncul ketika kepercayaan publik terhadap aparat, lembaga peradilan, dan proses hukum kerap diuji oleh berbagai perkara besar. Dalam situasi seperti ini, istilah Penegakan Hukum Kolonial terasa provokatif karena menyentil pertanyaan mendasar, untuk siapa hukum bekerja, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang paling sering menjadi sasaran.
Di masa kolonial, hukum tidak netral. Ia dirancang untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan memastikan tata ekonomi berjalan sesuai kepentingan pemerintah kolonial. Ada pemisahan perlakuan hukum berdasarkan golongan, ada aturan yang menempatkan penduduk pribumi dalam posisi yang tidak setara, dan ada penggunaan aparat untuk menekan perlawanan. Karena itu, ketika istilah tersebut dipakai kembali di era sekarang, publik segera menangkap pesan bahwa ada kekhawatiran tentang watak hukum yang terasa menekan, bukan mengayomi.
“Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan teduh ke atas, orang akan selalu curiga bahwa yang berubah cuma seragamnya, bukan cara berpikirnya.”
Kalimat seperti itu mewakili kegelisahan yang tumbuh di tengah masyarakat. Kritik Megawati menjadi kuat karena ia tidak sekadar menilai satu peristiwa, tetapi menyinggung pola. Pola itulah yang membuat istilah kolonial terasa hidup kembali dalam percakapan politik Indonesia.
Jejak Lama yang Belum Hilang dari Sistem Hukum
Warisan kolonial dalam sistem hukum Indonesia bukan isu baru. Banyak aturan, struktur administrasi, hingga cara pandang birokrasi hukum memang berakar dari masa Hindia Belanda. Sebagian diwarisi karena dianggap masih fungsional, sebagian lain bertahan karena perubahan hukum tidak pernah benar benar mudah. Masalahnya, yang diwarisi bukan hanya teks aturan, tetapi juga semangat pengendalian.
Pada zaman kolonial, hukum dipakai untuk menciptakan ketertiban versi penguasa. Ketertiban itu bukan bertujuan memberi ruang setara bagi seluruh warga, melainkan memastikan tidak ada ancaman terhadap otoritas. Maka tidak mengherankan bila hukum kala itu lebih sering hadir sebagai ancaman ketimbang perlindungan. Pengalaman historis semacam ini masih membekas dalam memori kolektif bangsa.
Penegakan Hukum Kolonial dalam Ingatan Sejarah dan Cara Negara Bertindak
Penegakan Hukum Kolonial dalam sejarah Indonesia tampak melalui berbagai kebijakan yang memisahkan warga berdasarkan status sosial dan ras. Sistem hukum kolonial mengenal pembedaan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Pembedaan itu bukan perkara administratif belaka, tetapi menunjukkan bagaimana keadilan disusun secara berlapis.
Beberapa ciri yang sering disebut dalam pembacaan sejarah antara lain:
1. Hukum dipakai untuk menjaga kepentingan ekonomi kolonial
2. Aparat berfungsi mengamankan kekuasaan politik
3. Warga pribumi kerap ditempatkan sebagai objek pengawasan
4. Ruang keberatan atau perlawanan hukum sangat terbatas
5. Aturan dibuat tanpa partisipasi rakyat yang diatur
Ketika publik masa kini mendengar istilah itu, yang terbayang adalah kemungkinan hadirnya pola serupa dalam bentuk baru. Bukan lagi kolonialisme formal, tetapi pendekatan hukum yang terasa elitis, berjarak, dan lebih mudah menekan daripada mendengar.
Sentilan Megawati dan Pesan yang Menusuk Kelas Penguasa
Kritik Megawati menarik karena datang dengan pilihan diksi yang keras. Ia tidak memilih istilah yang netral atau teknokratis. Ia memilih frasa yang sarat sejarah dan emosi politik. Dengan begitu, ia memaksa publik dan elite untuk tidak sekadar membahas prosedur hukum, tetapi juga watak kekuasaan di baliknya.
Dalam politik, pilihan kata sering kali lebih menentukan daripada panjang pendeknya pidato. Istilah Penegakan Hukum Kolonial langsung mengundang reaksi karena menyiratkan bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar. Ini bukan soal satu lembaga, satu kasus, atau satu pejabat. Ini tentang cara negara dipersepsikan saat berhadapan dengan rakyatnya.
Megawati tampaknya ingin menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijalankan dengan mentalitas penguasa terhadap rakyat yang dicurigai. Jika aparat dan institusi hukum lebih sibuk menunjukkan kuasa daripada membangun kepercayaan, maka kritik semacam ini akan terus menemukan momentumnya.
Ketika Publik Menilai Hukum Lewat Perkara yang Ramai
Kepercayaan terhadap hukum sering kali tidak dibentuk oleh kitab undang undang, melainkan oleh perkara yang terlihat jelas oleh masyarakat. Saat kasus besar menyeret tokoh tertentu, publik mengamati dengan teliti apakah prosesnya adil, terbuka, dan konsisten. Mereka membandingkan satu perkara dengan perkara lain. Mereka melihat siapa yang cepat diproses, siapa yang lambat, dan siapa yang seperti tak tersentuh.
Di sinilah sentilan tentang kolonial menjadi terasa menohok. Sebab publik tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga gestur kekuasaan. Cara penangkapan, cara penyampaian informasi, cara pembingkaian tersangka di depan kamera, hingga kecepatan respons aparat, semuanya membentuk persepsi. Hukum yang idealnya tenang dan presisi bisa tampak seperti panggung kekuasaan bila dijalankan tanpa kepekaan.
“Negara yang percaya diri tidak perlu menakut nakuti rakyatnya lewat hukum, karena kewibawaan lahir dari keadilan, bukan dari rasa gentar.”
Pernyataan semacam itu mengingatkan bahwa persoalan hukum bukan cuma legalitas, tetapi juga legitimasi. Negara bisa saja merasa sudah bertindak sesuai aturan, namun bila publik menangkap aroma ketimpangan, maka kritik akan terus tumbuh.
Ruang Sidang, Aparat, dan Bahasa Kekuasaan
Bahasa hukum sering dianggap netral, padahal dalam praktiknya ia bisa sangat politis. Istilah, prosedur, dan tindakan aparat dapat membentuk jarak antara negara dan warga. Dalam sistem yang sehat, bahasa hukum semestinya memberi kepastian dan perlindungan. Namun dalam sistem yang dianggap bermasalah, bahasa hukum bisa terdengar seperti ancaman yang dibungkus formalitas.
Warisan kolonial salah satunya tampak pada kultur birokrasi yang kaku dan hierarkis. Warga sering merasa berhadapan dengan tembok institusi yang sulit ditembus. Keluhan mereka berputar dalam prosedur, sementara keputusan penting terasa jauh dari jangkauan. Perasaan seperti ini membuat kritik terhadap penegakan hukum mudah mendapat resonansi.
Ada beberapa gejala yang sering dibicarakan publik ketika menilai hukum terasa berjarak:
1. Proses hukum sulit dipahami masyarakat awam
2. Transparansi kerap hadir setengah hati
3. Akses keadilan berbeda menurut kekuatan ekonomi dan politik
4. Aparat lebih cepat bergerak dalam perkara tertentu daripada perkara lain
5. Pemulihan hak korban sering kalah perhatian dibanding pertunjukan penindakan
Gejala gejala itu tidak otomatis membuktikan adanya kolonialisme dalam bentuk lama. Namun ia cukup untuk menjelaskan mengapa istilah kolonial terasa efektif sebagai kritik politik.
Mengapa Istilah Ini Cepat Menyebar di Tengah Publik
Ada alasan mengapa frasa keras seperti ini cepat beredar. Masyarakat Indonesia punya ingatan sejarah yang panjang tentang penjajahan, ketidakadilan, dan perlakuan diskriminatif. Karena itu, ketika seorang tokoh besar memakai istilah kolonial, publik langsung menangkap bobot moralnya. Ini bukan sekadar sindiran, melainkan tudingan bahwa hukum bisa kehilangan rohnya jika terlalu tunduk pada kekuasaan.
Di era digital, potongan pernyataan juga bergerak sangat cepat. Satu kalimat yang tajam bisa menjelma menjadi bahan diskusi nasional dalam hitungan jam. Warganet, pengamat, politisi, dan akademisi lalu memberi tafsir masing masing. Sebagian melihatnya sebagai kritik yang tepat sasaran. Sebagian lain menganggapnya berlebihan. Namun justru perdebatan itu menunjukkan bahwa isu hukum selalu punya daya ledak politik yang tinggi.
Penegakan Hukum Kolonial dan Ujian bagi Lembaga Negara
Penegakan Hukum Kolonial sebagai istilah kritik pada akhirnya menjadi ujian bagi lembaga negara. Ujian itu bukan hanya soal membantah atau menerima kritik, tetapi soal kemampuan menunjukkan bahwa hukum benar benar bekerja setara. Lembaga hukum dituntut membuktikan bahwa mereka tidak bergerak berdasarkan tekanan politik, kedekatan kuasa, atau kepentingan sesaat.
Tantangan terbesar ada pada konsistensi. Publik bisa menerima keputusan hukum yang pahit sekalipun, asalkan melihat proses yang jujur dan setara. Sebaliknya, keputusan yang secara formal sah pun bisa ditolak secara moral bila tercium adanya ketimpangan. Karena itu, respons terhadap kritik semacam ini tidak cukup dengan klarifikasi administratif. Yang dibutuhkan adalah pembenahan cara kerja, keterbukaan, dan keberanian menegakkan aturan tanpa pilih kasih.
Perdebatan yang dipicu Megawati menunjukkan satu hal penting. Hukum di Indonesia tidak pernah berdiri sendiri sebagai urusan teknis. Ia selalu terkait dengan sejarah, kekuasaan, dan rasa keadilan masyarakat. Saat istilah kolonial kembali dipakai, itu menandakan bahwa publik belum sepenuhnya tenang melihat cara negara menggunakan kewenangannya. Selama kegelisahan itu masih ada, setiap tindakan aparat akan terus dibaca bukan hanya dengan kacamata hukum, tetapi juga dengan memori sejarah yang panjang dan tajam.
Comment